Mitra Terkini
DPR Akan Kawal Implementasi Program PLN
Meski mengapresiasi langkah antisipatif yang telah disiapkan PLN, Nurdin menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program tersebut.
Menurutnya, pengawasan diperlukan agar seluruh rencana yang telah disusun benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berhenti pada tataran konsep semata.
"Komisi VI akan terus memonitor, mengawasi pelaksanaan daripada program yang telah dipaparkan tadi. Jangan sampai pemaparannya bagus, indah di atas kertas, tapi kemudian implementasinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat," tegas legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II itu.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, PLN, dan DPR RI dalam memastikan keandalan pasokan listrik di Aceh tetap terjaga.
Kelistrikan Andal Jadi Penopang Investasi
Lebih jauh, Nurdin menilai ketersediaan energi dan listrik yang andal merupakan faktor utama dalam meningkatkan daya tarik investasi di Aceh. Tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai, peluang pengembangan ekonomi daerah akan sulit diwujudkan secara optimal.
"Provinsi Aceh memiliki potensi besar. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya energi dan kelistrikan, harus benar-benar dipastikan agar mampu mendukung pembangunan daerah dan memberikan kepastian bagi para investor," ujarnya.
Komisi VI DPR RI berharap penyusunan neraca kebutuhan listrik dapat menjadi fondasi perencanaan jangka panjang sektor ketenagalistrikan di Aceh.
Dengan sistem yang lebih terukur dan andal, kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi sekaligus mendukung pengembangan Kawasan Sabang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi strategis di wilayah barat Indonesia. ()*
