Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta - Upaya pemerintah yang ingin merelokasi warga penghuni Pulau Rempang, Batam demi proyek strategis nasional banyak dikritik berbagai pihak.
Apalagi, Menko Polhukam, Mahfud MD, adalah salah satu pejabat yang turut mendorong agar masyarakat direlokasi demi pembangunan proyek itu.
Untuk diketahui, Mahfud MD adalah salah satu tokoh yang menguat menjadi salah satu calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, bakal capres dengan elektabilitas tertinggi menurut survei terakhir.
Sikap Mahfud Md Soal Pulau Rempang
Menkopolhukam Mahfud Md menyatakan bahwa warga di Pulau Rempang memang harus direlokasi, lantaran lahan tersebut sudah dikuasai oleh swasta. Pemerintah yang sudah jauh hari menyerahkan lahan tersebut.
“Perusahaan yang sudah diberi izin berhak menggunakan wilayah itu. Ini bukan penggusuran, akan tetapi pengosongan karena secara hak itu akan digunakan oleh pemegang haknya,” kata Mahfud.
Walaupun begitu, Mahfud Md menyarankan supaya proses pengosongan lahan di Pulau Rempang lebih humanis dan jangan melakukan kekerasan. “Kecuali dalam kondisi yang sudah gawat,” ungkap dia. (sumber: tempo.co)
Sebelumnya, kasus konflik Rempang Batam antara pemerintah dengan warga yang terkait dengan Mahfud MD juga sempat disinggung oleh pengamat politik Rocky Gerung.
Rocky menilai, Mahfud justru menunjukkan sikap negara yang arogan terhadap rakyatnya, karena memilih menggusur masyarakat di Pulau itu.
"Begitu (masyarakat) dipindahin ke rumah susun, itu kulturnya hilang. Jadi mana yang kita sebut keadilan sosial, martabat manusia kemanusiaan," ungkap dia dalam tayangan dialog.
"Walaupun Pak Sigit (Kapolri) akui ada kekerasan dan akan kembali negosiasi, justru Pak Mahfud bersikeras, justru nda usah negosiasi, katanya itu belas kasihan doang, ini kelihatan negara arogan terhadap rakyanya sendiri, itu kan.
Anak-anak itu justru yang berhak menentukan haknya tenang belajar di Rempang, bukan investor. Itu hak masyarakat adat dsitu untuk merawat kultur dsitu," ungkap Rocky Gerung.
