Mitra Terkini
Alhasil, sejumlah smelter dikabarkan membeli bijih nikelnya dari luar negeri alias impor. Berdasarkan kabar yang diketahuinya, masih ada satu hingga dua kapal yang membawa bijih nikel ke dalam negeri.
Barus menegaskan, impor bijih nikel tidak melanggar aturan apapun sehingga sah-sah saja dilakukan. Ada dua pertimbangan pengusaha memutuskan untuk mengimpor bahan baku.
Pertimbangan pertama ialah bijih nikel dari luar negeri harganya lebih kompetitif. Pertimbangan kedua, spesifikasi nikel untuk blending yang dibutuhkan smelter hanya tersedia dari luar negeri.
“Untuk membuat Feronikel atau Nickel Pig Iron (NPI) ada rasio silicon magensium harus di bawah 2. Namun karena menambangnya banyak, jadi rasio silicon magensium di atas 2. Jadi biasanya akan diimpor bijih nikel yang sesuai kebutuhan untuk blending,” jelasnya.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif menjelaskan, keseimbangan pasokan bijih nikel dengan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel berteknologi RKEF harus dipertimbangkan dengan baik.
“Neraca, keseimbangan ketersediaan cadangan, keperluan industri ke hilir harus seimbang perhitungannya, harus matang,” ujarnya saat ditemui di kesempatan yang sama.
Melalui perhitungan itu, pemerintah menentukan mana saja pembangunan smelter yang diperlambat, kemudian akan ditransformasikan ke industri yang lain, misalnya ke sektor baterai kendaraan listrik.
Irwandy menjelaskan, saat ini industri smelter di Indonesia sudah berjalan dalam tiga jalur, yakni stainless steel yang sudah cukup baik, baterai kendaraan listrik, dan logam paduan.
“Untuk nikel logam paduan ini belum menjadi perhatian yang serius. Harus diseriuskan lagi untuk masa depan yang lebih baik,” jelasnya.
Secara umum untuk mendukung hilirisasi sampai dengan industrialisasi, Kementerian ESDM akan mengoptimalkan semua komoditas minerba yang ada, sembari juga bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian.
