Mitra Terkini
Pertanyaan lain, yang juga ada di pikirannya adalah kenapa Jokowi justru merestui putranya menjadi cawapres Prabowo. Nama terakhir adalah sosok yang selalu dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM dan juga direpresentasikan sebagai bagian dari rezim orde baru (orba).
Terlebih, Prabowo adalah lawan politiknya dalam Pilpres 2014 dan 2019.
“Yang saya masih bingung, kenapa begitu ngotot? Dan mendampingi seorang Prabowo Subianto yang dalam 2 kali kontestasi menjadi lawan bapaknya Mas Gibran. Semua tahu rekam jejaknya. Prabowo berubah? hhhmmm…. Mas, besok pun kalau kamu terpilih, kan ya hanya wapres to, karena presidennya tetap Prabowo,” tulisnya.
Ia menduga, Gibran dan Jokowi mempunyai deal tertentu, hingga rela mengkhianati partai yang telah membesarkan karirnya demi bisa memperpanjang kekuasaan. Gibran yang saat itu masih terdaftar sebagai kader PDIP, secara tiba-tiba maju sebagai cawapres setelah dideklarasikan Partai Golkar.
“Mas Gibran, seorang anak muda yang mengikuti jejak langkah bapaknya. Lahir dan besar dari partai politik bernama PDI Perjuangan, belum lepas dari PDI Perjuangan langsung ke Golkar dan dalam waktu super singkat mencalonkan diri jadi cawapres (saat itu masih kader PDI P kan?),” tulisnya.
Puji yang mengikuti jejak karir politik Jokowi dan Gibran sejak awal ini menganggap keduanya tidak lagi mempunyai etika. Jokowi yang awalnya dikenal sebagai sosok merakyat dan santun, tiba-tiba menjadi sosok yang haus kekuasaan.
“Mungkin, bagi dunia perpolitikan pindah itu hal biasa. Tapi apakah seinstan ini? Sebab, bagi saya yang melihat Mas Gibran dan bapaknya dari dulu, kok jadi merasa beliau-beliau ini nggak punya etika ya…
Karena apa? Saya mengikuti jejak langkah Pak Jokowi sejak dari wali kota Solo. Pak Jokowi yang dikenal merakyat dan dengan sopan santun yang baik, nyatanya anaknya melakukan hal ngawur pun tak ditegur. Atau justru malah merestui? Atau justru malah memang diminta begitu? Entahlah….,” katanya.
Jika memang kekuasaan yang diinginkan Gibran dan Jokowi, mereka bisa jauh-jauh hari mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Sehingga semuanya tidak terkesan grusa-gurus, ngawur, dan tidak beretika.
“Kalau mau, sebenarnya bisa saja mundur dari PDIP jauh-jauh hari. Keputusan di MK soal syarat capres cawapres diumumkan jauh-jauh hari, mundurlah dari wali kota jauh-jauh hari, jadi nggak terkesan mendadak grusa grusu dan ngawur serta ngebet banget banget banget hingga tidak beretika,” ungkapnya.
