Mitra Terkini
Dede mengungkapkan kekecewaannya terhadap perbedaan data tersebut dan menegaskan pentingnya konsistensi dalam proses rekapitulasi DPS.
"Saya tinggal kemarin malam sampai jam 1, dan tidak begini data yang kita sepakati," ujarnya sembari menunjuk data yang ditampilkan pada layar.
"Saya tidak mau menghambat rapat pleno teman-teman. Kita kan sudah rapat pra rekap kemarin, tapi data yang dijelaskan sekarang berbeda dari yang tadi malam disepakati."
Ketidakpuasan Dede terhadap perbedaan data ini akhirnya membuatnya memutuskan untuk meninggalkan rapat pleno sebagai bentuk protes.
Keputusannya untuk walk out dari rapat tersebut mencerminkan ketegangan yang terjadi antara Bawaslu dan KPU dalam proses penetapan DPS, terutama terkait integritas dan akurasi data pemilih.
Kejadian ini tentu menimbulkan tanda tanya mengenai proses dan transparansi penetapan DPS di Kota Makassar, yang merupakan salah satu langkah krusial dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Integritas data pemilih menjadi elemen kunci dalam memastikan pemilihan berjalan secara adil dan transparan. Perbedaan data yang muncul di tengah proses penetapan DPS ini perlu segera diselesaikan untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari, termasuk kemungkinan gugatan terhadap hasil pemilihan.
Langkah selanjutnya dari KPU dan Bawaslu Makassar dalam menindaklanjuti insiden ini akan menjadi sorotan.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kelancaran dan kredibilitas pemilu, KPU dan Bawaslu diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan tersebut dengan transparan dan profesional, guna memastikan proses pemilihan yang adil dan dapat dipercaya oleh seluruh pemilih di Kota Makassar.
Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini juga menjadi pengingat akan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga dalam setiap tahapan pemilihan, terutama di daerah yang memiliki jumlah pemilih besar seperti Makassar.
