Dia kemudian membandingkan dengan pembangunan IKN. Dia mengatakan IKN yang dibangun saat ini adalah untuk tempat aparat negara bekerja.
"Sementara yang kita kerjakan hanya bangun untuk aparat sipil negara bekerja bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekenomian," ucap Anies.
Dia mengatakan ada kebutuhan lain yang lebih penting bagi rakyat. Dia menyindir soal kebutuhan pupuk yang belum terpenuhi, tapi ada pembangunan Istana Kepresidenan baru di IKN.
"Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat, kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap tapi pada saat yang sama kita bangun sebuah Istana untuk Presiden, di mana rasa keadilan kita?"ucap Anies.
Ganjar lalu kembali menanggapi Anies. Ganjar bertanya apakah Anies menentang pemindahan IKN.
"Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan seperti IKN, menolak untuk IKN dilanjutkan?" tanya Ganjar
Menjawab pertanyaan itu, Anies mengkritik proses pembentukan Undang-Undang (UU) IKN. Menurutnya, pembentukan UU IKN tak melibatkan publik.
"Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sudah jadi UU," kata Anies.
Namun, menurutnya, dialog soal IKN terjadi setelah UU jadi. Menurutnya, pembahasan UU IKN tak melibatkan banyak pihak.
"Dan ketika dialognya sudah UU, siapapun yang kritis dianggap oposisi. Siapapun yang pro dianggap pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik," kata dia.















